Hanya Ada Di Negara Konoha

40 pabrik baja ilegal katanya
Edan, pabrik baja tuan dan puan!
Baru sadar sekarang kabarnya
Asu tenan, pabrik baja tuan dan puan!

Bukan pabrik ekstasi,
Yang tak butuh lahan besar
Cukup gunakan ruko saja
Tak sumbang kebisingan suara
Tak gunakan mesin besar
Tak terlihat aparat dan keparat dengan kasat mata
Tak sisakan risidu kimia besar

Harta karun, slowbar sekitaran jatiwaringin, patut dicoba!

Akhirnya ketemu slowbar coffee di sekitaran rumah, daerah jatiwaringin. Di atas pintu masuk tertulis kata “Partikelir Coffee”. Partikelir artinya bukan kepunyaan pemerintah; bukan (milik) dinas. Jelas kopi Lubi @kopilubi.id dengan tagline “minum sepuasnya, bayar seikhlasnya” milik om Elwin bukan milik negara, pemerintah, bahkan BUMN . 

Setelah duduk di meja bar, om Elwin bertanya mau kopi rasa apa. “Saya kopi yang acidity-nya kuat, bebas mau v60 atau japanese iced”, ujar saya. “Saya kopi apa saja, yang penting balance, body dan acidity-nya”, istri menimpali. Sedangkan anak semata wayang pesan japanese iced yang balance. “Mau kopi yang balance tapi ada rasa fruity dan manisnya?”, ujar om Elwin. Istri dan anak langsung mengiyakan. 

Slowbar Coffee di Daerah Matraman

Atas rekomendasi Mas Sukma pemilik @thirtythree.coffee  -slowbar di daerah Halim Perdana Kusuma-, akhirnya kami mendarat di slowbar @di.arahpulang . Seperti biasa, manual brew dengan bold acidity jadi favorit pesanan saya. Sedangkan istri juga sama, kopi dengan taste fruity dan balance. Mas Karim pun menawarkan Kopi Haruman Mekarsari buat saya dan Kopi Flores buat istri.

(Hilangnya) Adab dan Etika Ketatanegaraan Eksekutif, Buruk Rupa Cermin Dibelah

Gelombang protes tarif pajak hiburan memaksa pemerintah, yang diwakili menteri senior Luhut Binsar Panjaitan alias LBP, menerapkan pribahasa lawas “Buruk Rupa Cermin Dibelah”. Menyedihkan!. LBP berujar “Karena itu dari Komisi XI DPR RI kan itu sebenarnya jadi bukan dari pemerintah ujug-ujug terus jadi gitu”.  Selain buruk rupa, pernyataan itu juga terkesan menunjukkan LBP mengangkangi dan tidak menghormati konstitusi. Pernyataan itu membuktikan pemerintah serampangan menjalankan praktik ketatanegaraan. Bahkan cenderung tidak punya etika dan adab dalam konteks ketaranegaraan.