Desentralisasi dan Pelayanan Publik

Oleh : Robby Alexander Sirait

Dalam kurun waktu satu dekade terakhir ini, Indonesia melakukan perubahan hubungan kekuasaan antara Pemerintahan Pusat dengan Pemerintahan Daerah. Munculnya perubahan hubungan tersebut dipicu oleh lahirnya Ketetapan MPR No. XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumberdaya Nasional yang Berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan pemberlakuan UU No.22/1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kemudian pada tahun 2004 – 2005,